PORTALREDAKSI.COM — Aksi demonstrasi kembali menggema di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai, Kamis (7/11/2025). Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Lingkar Pemuda Pemudi Dumai (LPPD) hadir mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut dugaan kejanggalan dalam proyek Pelepasan Lahan Bantaran Sungai Dumai Tahap I.
Aksi dipimpin langsung Ketua Umum LPPD, Agung Gumilang, S.A.P, yang menilai bahwa transparansi anggaran dan tata kelola proyek di lingkungan PUPR Dumai patut dipertanyakan.
“Kami melihat banyak sekali kejanggalan dalam proyek ini. Karena itu, kami mendesak KPK memeriksa PUPR Dumai secara langsung. Publik berhak mengetahui penggunaan anggaran yang mencapai miliaran rupiah ini,” tegas Agung dalam orasinya.
Berdasarkan data yang diklaim dimiliki LPPD, proyek tersebut menelan anggaran Rp16,2 miliar. Jumlah besar itu dinilai menimbulkan tanda tanya besar di tengah kondisi defisit anggaran daerah yang belum pulih.
Selain itu, LPPD mengungkap adanya ketidaksamaan harga ganti untung kepada warga terdampak proyek. Perbedaan nilai per meter yang tidak diiringi penjelasan resmi dianggap membuka peluang dugaan mark-up anggaran.
“Kami minta rincian jelas: berapa ganti untung per meter, siapa saja penerimanya, dan seperti apa mekanismenya. Jika ditemukan permainan, kami mendesak agar Kepala Dinas PUPR Dumai diperiksa dan diproses hukum,” seru Agung.
Sementara itu, pihak PUPR yang sempat dimintai klarifikasi oleh massa aksi memilih memberikan jawaban singkat. Kepala Dinas PUPR Dumai menyatakan semua prosedur telah berjalan sesuai aturan.
“Semua sudah sesuai SOP. Selain PUPR, ada instansi lain yang terlibat dalam program besar ini,” ucapnya tanpa merinci lebih lanjut.
Pernyataan tersebut justru dinilai LPPD sebagai bentuk lempar tanggung jawab.
“Jika jawabannya hanya seperti itu, semakin kuat dugaan ada masalah yang ditutupi. Dumai sedang tidak baik-baik saja. Maka kami minta KPK segera turun tangan,” ujar Agung.
LPPD memastikan aksi ini tidak akan berhenti di sini. Mereka akan kembali turun ke jalan dan segera mengirim surat resmi ke KPK beserta dokumen pendukung yang telah dihimpun.
Agung menegaskan bahwa perjuangan ini didasari semangat transparansi dan akuntabilitas publik, bukan kepentingan politik. (rls/red)
0 Komentar