 |
| Kantor Kejari Dumai (Foto: Net) |
PORTALREDAKSI.COM – Dugaan praktik korupsi dalam proyek Medical Operation Theatre (MOT) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai kembali menuai sorotan publik. Konflik internal antar pihak yang disebut-sebut menjadi pengendali paket proyek bernilai miliaran rupiah itu kini menyeret nama Hanif Fiddini, pemilik PT Hetech Nusantara, seorang figur yang disebut berperan sentral.
Informasi mengenai keterlibatan Hanif mencuat dari sejumlah sumber internal yang mengaku menaruh curiga terhadap mekanisme pengadaan proyek. Isu yang beredar mengarah pada dugaan aliran dana ilegal dari fee proyek, dengan nilai yang dikabarkan mencapai miliaran rupiah.
Meski belum ada klarifikasi terbuka dari pihak terkait, kabar ini langsung memantik gelombang kecaman dari masyarakat sipil. Mereka menilai proyek yang didanai APBD itu harusnya dikelola untuk kepentingan kesehatan publik, bukan menjadi ladang bancakan kelompok tertentu.
Jejak Proyek dan Dugaan Penyimpangan
Penelusuran terhadap proyek MOT mengungkap adanya keterlibatan pihak-pihak yang diduga memiliki kedekatan dengan lingkaran pejabat daerah. Indikasi dugaan mark-up, intervensi penentuan pemenang tender, hingga pembagian fee di luar sistem resmi, kini ramai dibicarakan di kalangan kontraktor dan ASN.
Seorang sumber yang mengikuti alur proyek menyebut Hanif sebagai pihak yang “mengatur” banyak hal teknis di balik layar, termasuk pemilihan penyedia barang dan pengelolaan alokasi anggaran.
“Publik hanya ingin transparansi. Kalau tidak benar, buktikan lewat audit terbuka. Tapi kalau memang ada penyimpangan, aparat jangan tutup mata,” ujar seorang aktivis antikorupsi Dumai yang mendesak agar kasus ini naik ke tingkat penyidikan dan diambil alih KPK.
Desakan ke KPK Menguat, Kejari Dinilai Pasif
Kritik tajam diarahkan kepada Kejaksaan Negeri Dumai yang dinilai belum menunjukkan keberanian mengambil langkah hukum yang lebih progresif.
Eks Koordinator BEM Sekota Dumai (BEM Sekodum) Muhammad Ihsan Nizar, menilai penegakan hukum di daerah sering kali “melemah” jika berhadapan dengan sosok berpengaruh.
“Jika kejaksaan tidak mampu bergerak, KPK wajib turun tangan. Ini menyangkut integritas pemerintahan daerah dan uang rakyat,” tegasnya, Jumat (7/11/2025)
Aktivis tersebut juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek besar Pemko Dumai, termasuk proyek MOT.
Respons Kejari Dumai
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Pri Wijeksono SH, melalui Kasi Intel Carles Aprianto SH MH, memastikan institusinya tetap berkomitmen mengusut setiap dugaan korupsi yang ditangani.
Carles mengakui pihaknya tengah mendalami laporan dugaan penyimpangan proyek pengadaan alat bedah senilai Rp14 miliar di RSUD dr Suhatman MARS, yang diduga turut menyeret sejumlah nama pejabat.
“Benar, sejumlah pihak sudah kami mintai keterangan. Proses puldata dan pulbaket sedang berjalan,” jelas Carles, Jumat (7/11/2025).
Ia menegaskan bahwa Kejari Dumai menjunjung penegakan hukum tanpa tebang pilih.
“Semua sama di mata hukum. Tidak ada perlakuan khusus,” tambahnya.
Meski demikian, publik menilai langkah kejaksaan masih jauh dari harapan, sehingga tekanan agar KPK turun tangan terus menguat. (tim/red)
0 Komentar