PORTALREDAKSI.COM, DUMAI - Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang didampingi Organisasi Kemasyarakatan Laskar Hulubalang Melayu Bersatu (LHMB), menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Dumai untuk melakukan relokasi sekaligus mengambil alih pengelolaan area parkir di kawasan PT Inti Benua Perkasa (IBP) di Kecamatan Sungai Sembilan, Senin (3/8/2026).
Penolakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan warga terhadap skema pengambilalihan dan pembagian hasil yang dinilai tidak adil. Warga menilai kebijakan tersebut berpotensi mengabaikan peran masyarakat lokal yang selama ini terlibat langsung dalam menjaga ketertiban dan mengelola aktivitas di lapangan.
Perwakilan masyarakat Sungai Sembilan, Dato’ Rifai, menegaskan bahwa warga menolak kehadiran BUMD dalam rencana pengelolaan kantong parkir perusahaan tersebut karena dianggap tidak menunjukkan itikad baik untuk berkolaborasi secara adil dengan masyarakat setempat.
“Kami menolak tegas rencana BUMD mengambil alih pengelolaan area parkir di wilayah Sungai Sembilan. Tidak terlihat adanya niat baik untuk bersama-sama dengan masyarakat,” ujar Dato’ Rifai kepada awak media.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam skema pembagian hasil yang ditawarkan. Menurutnya, BUMD PT Pembangunan Dumai dinilai lebih dominan dalam pembagian keuntungan, sementara masyarakat yang bekerja langsung di lapangan justru menanggung beban dan risiko operasional.
“Selama ini masyarakat yang berada di lapangan, menghadapi berbagai persoalan dan risiko. Namun dalam pembagian hasil, justru BUMD yang mengambil porsi lebih besar. Ini yang menjadi keberatan kami,” tegasnya.
Masyarakat bersama LHMB berharap Pemerintah Kota Dumai melalui BUMD PT Pembangunan dapat meninjau ulang rencana tersebut, serta mengedepankan prinsip keadilan dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan potensi ekonomi di wilayah mereka.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT IBP maupun BUMD PT Pembangunan terkait mengenai rencana pengambilalihan pengelolaan area parkir maupun dugaan pungutan yang berkembang di tengah masyarakat. (tim)
Editor: Irwan
0 Komentar